Jumat, 22 Januari 2016

Sekolah di Pedalaman Papua Kekurangan Guru DAN DAFTAR GURU YANG TERSEBAR



Rabu, 19 Agustus 2015, 08:54 WIB

Sekolah di Pedalaman Papua Kekurangan Guru


Red: Taufik Rachman

  Seorang guru mengajar dua kelas sekaligus di ruangan terbuat dari bambu di SD Negeri Girijagabaya, di Kampung Sinarjaya, Muncang, Lebak, Banten, Rabu (27/11). (Antara/Asep Fathulrahman)

Seorang guru mengajar dua kelas sekaligus di ruangan terbuat dari bambu di SD Negeri Girijagabaya, di Kampung Sinarjaya, Muncang, Lebak, Banten, Rabu (27/11). (Antara/Asep Fathulrahman)

REPUBLIKA.CO.ID,BANTI -- Sebuah sekolah di Banti, desa terdekat dari Tembagapura, Mimika mengalami kekurangan guru. Kondisi ini hanyalah satu dari ratusan sekolah yang kekurangan tenaga pengajar di Papua.

Salah satu guru di SMP Negeri Banti, Sugiyarto, mengungkapkan, di sekolahnya hanya terdapat 5 guru pegawai negeri. Permasalahannya, karena jumlah siswa banyak, dan mata pelajaran SMP diajarkan oleh guru mata pelajaran, jumlah guru di Banti tergolong minim.

"Terkadang untuk mata pelajaran seperti matematika dan olahraga, kami saling merangkap. Harusnya ada sendiri guru matematika, olahraga, dan seni budaya," jelasnya, Rabu (19/8).

Tantangan lain yang dihadapi oleh para guru adalah dorongan orang tua murid yang kurang. Sugiyarto menyebutkan, kerap kali murid tidak masuk dalam hitungan beberapa minggu. Alasannya bervariasi, busa karena ikut ke kampung atau ada acara pernikahan. Belum lagi, lanjutnya, medan yang tergolong sulit semakin menyulitkan akses.

"Padahal kita ada syarat minimal 75 persen presensi. Padahal sama sekali ga ada yang memenuhi. Tapi kami terpaksa menaikkan karena kalau engga ya urusan lagi. Ribut lagi nanti. Itulah rendahnya dorongan orang tua," katanya.

Untuk merekrut guru honorer sendiri, kata Sugiyarto, butuh dana lebih dari sekolah. Sedangkan, dengan kondisi ekonomi siswa, maka sekolah kesulitan mendapat tambahan dana. Sugiyarto berharap pemerintah daerah Mimika bisa mengirim lagi guru pegawai negeri ke sekolahnya.

SMP Negeri Banti sendiri satu gedung dengan SD Inpres Banti. Mulai dari lahan, gedung, hingga perumahan guru, semua dibangun oleh PT Freeport Indonesia. Lokasi yang berdekatan dengan penambangan tembaga dan emas milik Freeport, membuat perusahaan yang berinduk di AS ini turut menyalurkan bantuan.

PT Freeport juga mendirikan sebuah Rumah Sakit gratis tepat di samping sekolah. Kurang lebih ada 275 kepala keluarga yang menempati Kampung Banti. Mayoritas penduduk di Banti masuk dalam Suku Amungme, di samping beberapa suku lain dengan jumlah lebih kecil.
Sumber : antara

Pendidikan di Papua Barat Kian Memprihatinkan

Dua murid SD di Papua hendak menuju sekolah mereka (foto: istimewa)
Dua murid SD di Papua hendak menuju sekolah mereka (foto: istimewa)

PAPUA BARAT - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Barat Irene Manibuy mengatakan pendidikan dasar di provinsi itu sangat memprihatinkan dan perlu dibenahi oleh Dinas Pendidikan secara serius.
"Sejak dilantik menjadi Wakil Gubernur saya memantau aktivitas beberapa sekolah dasar di pinggiran Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Yang saya temukan sangat memprihatinkan aktivitas belajar tidak berjalan seperti yang diharapkan," kata Wakil Gubernur di Manokwari, Kamis (2/7/2015).
Dia mengatakan, aktivitas belajar sekolah dasar di ibu kota provinsi saja sudah tidak berjalan dengan baik, apalagi sekolah yang berada jauh dari ibu kota seperti di daerah-daerah terpencil.
"Masih ada pula orangtua siswa yang memasukkan proposal minta bantuan biaya pendaftaran anaknya masuk sekolah dasar kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat," kata Wagub.
Oleh karena itu, diharapkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar segera melakukan pembenahan terhadap pendidikan dasar di Provinsi Papua Barat.
"Saya akan turun melakukan sidak secara mendadak di sekolah dasar yang ada di Provinsi Papua Barat untuk melihat dan mengetahui secara langsung apa yang menjadi kendala sehingga pendidikan dasar di Papua Barat tidak berjalan maksimal," ujar Wagub.
Ia mengakui Provinsi Papua Barat masih kekurangan tenaga guru terutama guru sekolah dasar, namun Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten terus berupaya untuk menambah guru sekolah dasar dari tahun ke tahun.
Tahun ini Provinsi Papua Barat mendapat tambahan guru sekolah dasar dari Pemerintah Pusat melalui program guru garda depan sebanyak 70 orang untuk empat kabupaten yang kekurangan guru yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Tambrauw, Sorong dan Raja Ampat.
Wagub lebih jauh mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang menyurat pula kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menambah lagi jumlah guru sekolah dasar karena masih sangat kurang.

101 Guru Disebar di Papua Barat

Sejumlah anak-anak sekolah Papua saling merangkul menatap masa depan (foto: istimewa)
Sejumlah anak-anak sekolah Papua saling merangkul menatap masa depan (foto: istimewa)
MANOKWARI - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim sebanyak 101 tenaga guru sekolah dasar ke Provinsi Papua Barat untuk mengatasi kekurangan guru serta meningkatkan pendidikan dasar di provinsi itu.
"Guru yang dikirim oleh Kemendikbud ke Papua Barat merupakan program guru garda depan guna meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal di Indonesia," kata Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy di Manokwari, Jumat (3/7/2015).
Dia mengatakan guru yang dikirim ke Provinsi Papua Barat itu tersebar di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 30 orang, Kabupaten Tambrauw 10 orang, Kabupaten Sorong 30 orang dan Kabupaten Raja Ampat 31 orang.
"Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap guru garda depan yang dikirim pemerintah pusat ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar di empat kabupaten tersebut," kata Wagub.
Ia mengakui bahwa Provinsi Papua Barat masih kekurangan tenaga guru terutama guru sekolah dasar, namun Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten terus berupaya untuk menambah guru sekolah dasar dari tahun ke tahun.
"Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang menyurat pula kepada Presiden melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menambah lagi jumlah guru sekolah dasar karena masih sangat kurang," ujarnya.
Selain itu, katanya, pendidikan dasar di provinsi itu sangat memprihatinkan dan perlu dibenahi oleh Dinas Pendidikan secara serius.
Menurutnya, sejak dilantik menjadi Wakil Gubernur dirinya memantau aktivitas beberapa sekolah dasar di pinggiran Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, sangat memprihatinkan aktivitas belajar tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Aktivitas belajar sekolah dasar di ibu kota provinsi saja sudah tidak berjalan dengan baik apalagi sekolah yang berada jauh dari ibu kota seperti di daerah-daerah terpencil sehingga harus dibenahi.
(MSR)

8 komentar: